Sudah Mangkir, Cagub Sumbar Mulyadi hendak Diperiksa Penyidik

Sudah Mangkir, Cagub Sumbar Mulyadi hendak Diperiksa Penyidik

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

AWAK penyidik Bareskrim Polri akan menjajaki calon gubernur (Cagub) Sumatra Barat Mulyadi sebagai tersangka, Kamis (10/12). Pemanggilan kali ini merupakan yang kedua usai Mulyadi mangkir dibanding panggilan pertama, Senin (7/12).

Adapun Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) 2020. Penyidik mau memulai pemeriksaan pukul 09. 00 WIB.

“Jadwal pemeriksaan di panggilan tanda 09. 00 pagi ini, ” papar Direktur Tindak Pidana Ijmal Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi saat dihubungi, Kamis (10/12).

Kalau Mulyadi kembali tidak menampakkan dirinya, Andi tetap akan melanjutkan urusan.

“Tetap akan dilanjutkan, rencana besok periode I, dalam proses itu pemeriksa punya waktu 6 hari untuk menghadirkan yang bersangkutan, ” membuka Andi.

Baca juga:   Senin Ini, Polri Periksa Cagub Sesumbar Mulyadi

Sebelumnya, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan gerakan di luar jadwal. Munculnya tulisan telegram Kapolri Jenderal Idham Azis juga tidak berlaku dalam urusan yang menimpa calon gubernur itu.

Dalihnya, kasus cagub Mulyadi murni terkaan tindak pidana pemilu. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan kasus tersebut ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adapun Gakkumdu mencakup Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

“Setelah melalui kajian Bawaslu, penyelidikan kepolisian, yang didampingi kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, akhirnya sepakat perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik, ” jelas Argo.

Argo meluruskan perihal Tulisan Telegram Kapolri Nomor ST/2544/VIII/RES. 1. 24. /2020 pada 31 Agustus 2020. Surat itu terkait penundaan proses hukum terhadap peserta Pilkada 2020. Dalam hal ini, resmi bagi penegakan hukum pidana suci, bukan pemilu. Mulyadi pun dijerat Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020. Di terancam hukuman maksimal 3 bulan penjara dan denda suntuk Rp1 juta. (OL-5)