Menkeu Apresiasi Standar Akuntansi Pro Negeri Usaha

Menkeu Apresiasi Standar Akuntansi Pro Negeri Usaha

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi modus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menerbitkan Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 kontrak asuransi jadi kelanjutan dari pelaksanaan PSAK 71, 72 dan 73 di 2020.

“Kita semua tahu PSAK 71, 72, dan 73 merupakan respons lantaran krisis 2008-2009 yang menempatkan kebaikan keuangan melakukan pencadangan terhadap expected credit loss (ekspektasi kerugian kredit). Artinya, korporasi dan dunia usaha serta perbankan punya cukup cadangan untuk meng- counter risiko yang meningkat, itu azas prudensial yang luar biasa penting, ” tuturnya dalam sambutan peluncuruan PSAK 74 oleh IAI dengan virtual, Selasa (8/12).

PSAK 71 menganjurkan panduan ihwal pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Dalam PSAK itu pula terdapat poin penting perkara pencadangan atas penurunan nilai aktiva keuangan berupa piutang, pinjaman, ataupun kredit.

Korporasi dimandatkan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit secara dasarnya ialah ekspektasi kerugian rekognisi di masa mendatang dengan bermacam-macam faktor. Salah satu di antaranya ialah berkaitan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Sri Mulyani bilang, di tengah pandemi covid-19 yang memberikan dampak pelemahan dalam perekonomian, peranan akuntan menjadi istimewa sebagai penjaga prinsip tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. Itu berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/2020 yang salah utama poinnya ialah menyederhanakan kualifikasi nilai.

Pada konteks itu, perbankan tidak diwajibkan membentuk dana cadangan bila menyerahkan restrukturisasi kredit kepada debitur selama waktu yang telah ditetapkan sebab OJK. Kendati demikian, dunia usaha maupun perbankan tetap dituntut untuk melaksanakan salah satu poin PSAK 71 yakni membentuk dana basi.

Karena itu, akuntan, baik dalam korporasi maupun perbankan, diminta untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi secara pengambil kebijakan agar entitasnya mampu bertahan dari dampak pandemi.

“Saat tersebut perlu bersama-sama duduk dan berbahasa bagaimana menavigasi kondisi yang luar biasa ini. Dengan covid, sektor keuangan terutama perbankan mengalami tekanan istimewa. Karena selain harus melakukan PSAK 71, risiko kredit melonjak agung sekali, ” imbuh Sri Mulyani.

“Pertumbuhan kredit menurun dan sekarang hampir di level 0%, bahkan minus. Itu sangat lemah, tidak akan mungkin mendorong ekonomi kita. Oleh sebab itu situasi sekarang ini harus balik atau berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya secara hati-hati, ” berlanjut dia.

Jalan keluarnya, kata Sri Mulyani, ialah sektor keuangan harus gagah menyalurkan kredit dan di saat yang sama korporasi harus jantan pula mengambil kredit. Bila tidak demikian, geliat bisnis dunia daya akan terus berada dalam situasi terkapar.

Pemerintah disebut telah berupaya memerosokkan pertumbuhan kredit dengan merelaksasi rekognisi pada dunia usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Penundaan pembayaran utang pokok hingga subsidi bunga kredit diberikan beriringan dengan relaksasi POJK 11/2020 yang dikeluarkan OJK.

“Ini diberikan pemerintah agar sektor bantuan keuangan terutama bank berani meluluskan pinjaman. Karena kalau sampai berlaku NPL ( Non Performing Loan /kredit bermasalah), tempat tidak kena ke CKPN (cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit) karena dijamin pemerintah. Jadi kongsi berani pinjam karena kalau berlaku default , tersebut dijamin pemrintah, ” jelas Sri Mulyani. (E-2)