politik-dan-hukum-1

Kebijakan dan Hukum

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

RENCANA kerja pemerintah pada 2022 sedang akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berbagai program untuk mengakselerasi perekonomian nasional masih langsung menjadi prioritas. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pendirian Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).

“Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama bantuan baik dan program padat karya guna mendorong belanja bangsa. Sisi permintaan harus diperbesar, ” ujar Jokowi.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala wilayah di Tanah Air buat segera membelanjakan APBD yang mereka miliki. Pada akhir Maret lalu, Jokowi menerima laporan bahwa anggaran daerah dan kabupaten/kota sebesar Rp182 triliun masih tersimpan dalam perbankan.

“Ini seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi klub, ” jelas kepala negeri.

baca juga: APBN

Dari sisi permohonan, sektor industri perlu terus didorong. Tenaga kerja kudu mulai bekerja untuk mampu meningkatkan prodiktivitas. Tentu sekadar, semua itu dilakukan secara syarat mutlak yakni implementasi protokol kesehatan ketat.

“Harus selalu kita ingat bahwa fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian covid-19. Protokol kesehatan ketat harus dilakukan. Jangan ditawar-tawar melanggar hal ini, ” tegasnya.

Adapun, terkait reformasi struktural, pemerintah akan melanjutkan arahan Undang-undang Cipta Kerja dengan sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Melalui susunan perundangan tersebut, Jokowi mengucapkan semua kementerian/lembaga serta negeri daerah harus meningkatkan efisiensi, ekektivitas dan melakukan sinergi. (OL-3)