DKI Investigasi Bencana Jagakarsa

DKI Investigasi Bencana Jagakarsa

MUSIBAH banjir dan tanah terbis yang merenggut satu korban tali jiwa dan melukai dua warga dalam Jalan Damai, RT 004/02, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (10/10) malam pusat diinvestigasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari fakta di lapangan, termasuk dugaan adanya pelanggaran dasar kasus tersebut.

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti, kemarin, mengatakan perintah untuk menginvestigasi bencana itu tepat datang dari Gubernur Anies Baswedan. Investigasi tersebut, terang dia, dikerjakan oleh jajaran Dinas Cipta Susunan, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI.

Investigasi ini akan berproses cukup lama dan memerlukan waktu yang tak sebentar karena banyak pihak yang harus dimintai keterangan, termasuk pengembang. “Sekarang belum ada perkembangan, ” kata Marullah.

Di sisi lain, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan juga tengah mencari jalan melakukan pembersihan sisa-sisa longsoran dan membantu memperlancar aliran kali dengan sebelumnya tertutup material longsoran. “Untuk saat ini Sudin SDA fokus membersihkan longsoran agar banjir tidak terjadi, ” ujar dia.

Sebelumnya, batas dinding pembatas Perumahan Melati Recidence yang terletak di Jalan Tenang longsor dan menutup badan kali. Akibatnya, aliran air terbendung & limpasan air membanjiri kawasan kawasan lain. Ratusan rumah warga biar terendam. Diduga, longsor terjadi kelanjutan dinding pagar yang mengokupasi lembaga kali tidak dibangun dengan tegas. Bongkar bangunan

Pengamat tata kota Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada pengembang dan pemilik bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai. Ia menodong adanya sanksi pembongkaran karena pengingkaran ini menyebabkan penyempitan badan kali. “Sanksi denda tidak berdam- bungkus pada perbaikan kapasitas sungai jadi tak ada upaya penanganan banjir di sini, ” tukasnya.

Menurut Pengantara Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi & memastikan pihak pengembang mematuhi seluruh ketentuan sebelum mendirikan bangunan.

“Semestinya developer ini memperhatikan ketika mau membina bangunan. Lalu pengecekan dari biro yang mengeluarkan IMB dan Biro Cipta Karya, Tata Ruang, & Pertanahan juga perlu karena dalam situ semua perizinannya, ” mengakhiri Nova. (Put/Hld/J-2)